ethical governance

Today business is subject to new and greater pressures and external factors, including regulatory changes. One of the biggest challenges comes from globalisation. As such, companies are confronted with different standards of values and practices.

In view of a growing string of failures of dubious business ethics, world's business leaders have woken to the necessity of ethical leadership. Nevertheless, ethical leadership is not merely a necessity, it is now an opportunity - a source of competitive advantage for companies and a tool with which to add business value.

Once an organization is regarded as corrupt, its level of legitimacy declines. With declining legitimacy, the call for more regulation will grow louder, stifling the organization concerned and the whole economy. More laws will come into effect, making business even more difficult. The corollary is that, in a system when one organization subverts the law, it becomes much harder for other companies to operate cleanly.

This is where Ethical Leadership is a necessity. Only if management sets clear, unequivocal policies and controls stipulating zero tolerance, can management ensure good practice.

But by seizing on Ethical Leadership as an opportunity, a manager could actually enhance his or her reputation inside the firm. By exercising Ethical Leadership, managers inspire and generate confidence in individuals at all levels of the company.

There has always been a necessity for the industry in gaining consumer trust and confidence. With ever growing competition in the market place, Ethics has been the key driver in creating and defending and enhancing 'Reputation' and 'Confidence of a brand', through transparency, free flow of information, and good governance.

Ethical Governance presents us with a great opportunity to differentiate from the competition in the market - to add value. A company which is known to be secure and run on ethical principles will be more trusted by customers, shareholders and investors, and it will be more successful than those less ethical companies.

In summary, by operating with a social conscience, the ethical leader does not just build confidence and loyalty with staff, but builds goodwill in the market, community and society at large.

Ethical Leadership is not without its challenges. For instance, ethics are often highly personal. Nor can Ethical Leadership be instilled in an organization or corporation overnight.

Ethical Leadership requires habit, and it requires proper regulations. Education and communication must be further enhanced, Ethical issues must find and gain support in the work place and also in the society, and finally there must be proper motivation and recognitions given for those wishing to pursue Ethics.

Sumber  : http://ethicalgov.blogspot.com/

ETIKA DALAM BISNIS

ETIKA DALAM BISNIS

Permasalahan Etika dalam Bisnis

Beberapa hari terakhir ada dua berita yang mempertanyakan apakah etika

dan bisnis berasal dari dua dunia berlainan. Pertama, melubernya lumpur dan gas

panas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas.

Kedua, obat antinyamuk HIT yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya

yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Dalam kasus Lapindo, bencana

memaksa penduduk harus ke rumah sakit. Perusahaan pun terkesan lebih

mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan

sosial yang ditimbulkan. Pada kasus HIT, meski perusahaan pembuat sudah

meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu

klise. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker itu terkesan

tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran.

Atas kasus-kasus itu, kedua perusahaan terkesan melarikan diri dari tanggung

jawab. Sebelumnya, kita semua dikejutkan dengan pemakaian formalin pada

pembuatan tahu dan pengawetan ikan laut serta pembuatan terasi dengan bahan

yang sudah berbelatung.

Dari kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, bagaimana perusahaan

bersedia melakukan apa saja demi laba. Wajar bila ada kesimpulan, dalam bisnis,

satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang

saham. Harus diakui, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan

maksimal bagi shareholders. Fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek

dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan

keuntungan. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi

faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis.

Namun, belakangan beberapa akademisi dan praktisi bisnis melihat

adanya hubungan sinergis antara etika dan laba. Menurut mereka, justru di era

kompetisi yang ketat ini, reputasi baik merupakan sebuah competitive advantage

yang sulit ditiru. Salah satu kasus yang sering dijadikan acuan adalah bagaimana

Johnson & Johnson (J&J) menangani kasus keracunan Tylenol tahun 1982. Pada

kasus itu, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi

Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun

sianida. Meski penyelidikan masih dilakukan guna mengetahui pihak yang

bertanggung jawab, J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan

mengumumkan agar konsumen berhenti mengonsumsi produk itu hingga

pengumuman lebih lanjut. J&J bekerja sama dengan polisi, FBI, dan FDA (BPOMnya

Amerika Serikat) menyelidiki kasus itu. Hasilnya membuktikan, keracunan itu

disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol Tylenol. Biaya

yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu lebih dari 100 juta dollar AS. Namun, karena

kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan itu berhasil

membangun reputasi bagus yang masih dipercaya hingga kini. Begitu kasus itu

diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup lebih aman dan

produk itu segera kembali menjadi pemimpin pasar (market leader) di Amerika

Serikat.

Secara jangka panjang, filosofi J&J yang meletakkan keselamatan konsumen

di atas kepentingan perusahaan berbuah keuntungan lebih besar kepada

perusahaan. Doug Lennick dan Fred Kiel, 2005 (dalam Itpin, 2006) penulis buku

Moral Intelligence, berargumen bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki

pemimpin yang menerapkan standar etika dan moral yang tinggi terbukti lebih

sukses dalam jangka panjang. Hal sama juga dikemukakan miliuner Jon M

Huntsman, 2005 (dalam Itpin, 2006) dalam buku Winners Never Cheat. Dikatakan,

kunci utama kesuksesan adalah reputasinya sebagai pengusaha yang

memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Berkaca pada beberapa

contoh kasus itu, sudah saatnya kita merenungkan kembali cara pandang lama yang

melihat etika dan bisnis sebagai dua hal berbeda. Memang beretika dalam bisnis

tidak akan memberi keuntungan segera. Karena itu, para pengusaha dan praktisi

bisnis harus belajar untuk berpikir jangka panjang. Peran masyarakat, terutama

melalui pemerintah, badan-badan pengawasan, LSM, media, dan konsumen yang

kritis amat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan etika bisnis berbagai

perusahaan di Indonesia.

Sebuah studi selama dua tahun yang dilakukan The Performance Group,

sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical

Industries, Deutsche Bank, Electrolux, dan Gerling, menemukan bahwa

pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan environmental

compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak

profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan

investasi. Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300

perusahaan besar yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang

berlandaskan pada kode etik akan meningkatkan market value added sampai duatiga

kali daripada perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa. Bukti lain,

seperti riset yang dilakukan oleh DePaul University di tahun 1997 menemukan

bahwa perusahaan yang merumuskan komitmen korporat mereka dalam

menjalankan prinsip-prinsip etika memiliki kinerja finansial (berdasar penjualan

tahunan/revenue) yang lebih bagus dari perusahaan lain yang tidak melakukan hal

serupa (lihat Iman, 2006).

Praktik Bisnis Masih Abaikan Etika

Rukmana (2004) menilai praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih

cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan kerapkali diwarnai praktik-praktik

bisnis tidak terpuji atau moral hazard. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin

meluas di masyarakat yang sebelumnya hanya di tingkat pusat dan sekarang meluas

sampai ke daerah-daerah, dan meminjam istilah guru bangsa yakni Gus Dur,

korupsi yang sebelumnya di bawah meja, sekarang sampai ke meja-mejanya

dikorupsi adalah bentuk moral hazard di kalangan ekit politik dan elit birokrasi. Hal ini

mengindikasikan bahwa di sebagian masyarakat kita telah terjadi krisis moral dengan

menghalalkan segala mecam cara untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu

memperkaya diri sendiri maupun tujuan kelompok untuk eksistensi keberlanjutan

kelompok. Terapi ini semua adalah pemahaman, implementasi dan investasi etika

dan nilai-nilai moral bagi para pelaku bisnis dan para elit politik.

Dalam kaitan dengan etika bisnis, terutama bisnis berbasis syariah,

pemahaman para pelaku usaha terhadap ekonomi syariah selama ini masih

cenderung pada sisi "emosional" saja dan terkadang mengkesampingkan konteks

bisnis itu sendiri. Padahal segmen pasar dari ekonomi syariah cukup luas, baik itu

untuk usaha perbankan maupun asuransi syariah. Dicontohkan, segmen pasar

konvensional, meski tidak "mengenal" sistem syariah, namun potensinya cukup

tinggi. Mengenai implementasi etika bisnis tersebut, Rukmana mengakui beberapa

pelaku usaha memang sudah ada yang mampu menerapkan etika bisnis tersebut.

Namun, karena pemahaman dari masing-masing pelaku usaha mengenai etika

bisnis berbeda-beda selama ini, maka implementasinyapun berbeda pula,

Keberadaan etika dan moral pada diri seseorang atau sekelompok orang

sangat tergantung pada kualitas sistem kemasyarakatan yang melingkupinya.

Walaupun seseorang atau sekelompok orang dapat mencoba mengendalikan

kualitas etika dan moral mereka, tetapi sebagai sebuah variabel yang sangat rentan

terhadap pengaruh kualitas sistem kemasyarakatan, kualitas etika dan moral

seseorang atau sekelompok orang sewaktu-waktu dapat berubah. Baswir (2004)

berpendapat bahwa pembicaraan mengenai etika dan moral bisnis sesungguhnya

tidak terlalu relevan bagi Indonesia. Jangankan masalah etika dan moral, masalah

tertib hukum pun masih belum banyak mendapat perhatian. Sebaliknya, justru

sangat lumrah di negeri ini untuk menyimpulkan bahwa berbisnis sama artinya

dengan menyiasati hukum. Akibatnya, para pebisnis di Indonesia tidak dapat lagi

membedakan antara batas wilayah etika dan moral dengan wilayah hukum. Wilayah

etika dan moral adalah sebuah wilayah pertanggungjawaban pribadi. Sedangkan

wilayah hukum adalah wilayah benar dan salah yang harus dipertanggungjawabkan

di depan pengadilan. Akan tetapi memang itulah kesalahan kedua dalam memahami

masalah etika dan moral di Indonesia. Pencampuradukan antara wilayah etika dan

moral dengan wilayah hukum seringkali menyebabkan kebanyakan orang Indonesia

tidak bisa membedakan antara perbuatan yang semata-mata tidak sejalan dengan

kaidah-kaidah etik dan moral, dengan perbuatan yang masuk kategori perbuatan

melanggar hukum. Sebagai misal, sama sekali tidak dapat dibenarkan bila masalah

korupsi masih didekati dari sudut etika dan moral. Karena masalah korupsi sudah

jelas dasar hukumnya, maka masalah itu haruslah didekati secara hukum. Demikian

halnya dengan masalah penggelapan pajak, pencemaran lingkungan, dan

pelanggaran hak asasi manusia.

BERBISNIS DENGAN ETIKA

Epistemologi Etika Bisnis

Menurut Kamus Inggris Indonesia Oleh Echols and Shadily (1992: 219),

Moral = moral, akhlak, susila (su=baik, sila=dasar, susila=dasar-dasar kebaikan);

Moralitas = kesusilaan; Sedangkan Etik (Ethics) = etika, tata susila. Sedangkan

secara etika (ethical) diartikan pantas, layak, beradab, susila. Jadi kata moral dan

etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya

memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang

memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki

etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawan memiliki moral yang baik.

Uno (2004) membedakan pengertian etika dengan etiket. Etiket (sopan

santun) berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang

baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti

falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya,

susila, dan agama.

Jika kata etika dikaitkan dengan kata bisnis akan menjadi Etika Binis

(business ethics). Steade et al (1984: 701) dalam bukunya ”Business, Its Natura and

Environment An Introduction” memberi batasan yakni, ”business ethics is ethical

standards that concern both the ends and means of business decision making”.

Definisi etika bisnis menurut Business & Society - Ethics and Stakeholder

Management (Caroll & Buchholtz, ?: dalam Iman, 2006):

Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and

obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values.

Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which

relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is

concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a

business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted

today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and

equity.

Sim (2003) dalam bukunya Ethics and Corporate Social Responsibility - Why

Giants Fall, menyebutkan:

Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning

character or custom. This definition is germane to effective leadership in

organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and

consistent values in service to the public.

Jadi, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu:

• Ethics: Is the discipline that deals with what is good and bad and with moral

duty and obligation, can also be regarded as a set of moral principles or

values.

• Ethical behavior: Is that which isaccepted as morally “good” and “right” as

opposed to “bad” or “wrong” in a particular setting.

• Morality: A system or doctrine of moral conduct which refers to principles of

right and wrong in behavior.

Etika bisnis sendiri terbagi dalam:

• Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral

system of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop,

and justify basic moral principles that are intended to guide behavior, actions,

and decisions (DeGeorge, 2002)

• Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying

the morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts

different moral codes, systems, practices, beliefs, and values (Bunchholtz and

Rosenthal, 1998).

ETIKA DALAM BISNIS

Permasalahan Etika dalam Bisnis

Beberapa hari terakhir ada dua berita yang mempertanyakan apakah etika

dan bisnis berasal dari dua dunia berlainan. Pertama, melubernya lumpur dan gas

panas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas.

Kedua, obat antinyamuk HIT yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya

yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Dalam kasus Lapindo, bencana

memaksa penduduk harus ke rumah sakit. Perusahaan pun terkesan lebih

mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan

sosial yang ditimbulkan. Pada kasus HIT, meski perusahaan pembuat sudah

meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu

klise. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker itu terkesan

tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran.

Atas kasus-kasus itu, kedua perusahaan terkesan melarikan diri dari tanggung

jawab. Sebelumnya, kita semua dikejutkan dengan pemakaian formalin pada

pembuatan tahu dan pengawetan ikan laut serta pembuatan terasi dengan bahan

yang sudah berbelatung.

Dari kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, bagaimana perusahaan

bersedia melakukan apa saja demi laba. Wajar bila ada kesimpulan, dalam bisnis,

satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang

saham. Harus diakui, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan

maksimal bagi shareholders. Fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek

dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan

keuntungan. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi

faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis.

Namun, belakangan beberapa akademisi dan praktisi bisnis melihat

adanya hubungan sinergis antara etika dan laba. Menurut mereka, justru di era

kompetisi yang ketat ini, reputasi baik merupakan sebuah competitive advantage

yang sulit ditiru. Salah satu kasus yang sering dijadikan acuan adalah bagaimana

Johnson & Johnson (J&J) menangani kasus keracunan Tylenol tahun 1982. Pada

kasus itu, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi

Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun

sianida. Meski penyelidikan masih dilakukan guna mengetahui pihak yang

bertanggung jawab, J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan

mengumumkan agar konsumen berhenti mengonsumsi produk itu hingga

pengumuman lebih lanjut. J&J bekerja sama dengan polisi, FBI, dan FDA (BPOMnya

Amerika Serikat) menyelidiki kasus itu. Hasilnya membuktikan, keracunan itu

disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol Tylenol. Biaya

yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu lebih dari 100 juta dollar AS. Namun, karena

kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan itu berhasil

membangun reputasi bagus yang masih dipercaya hingga kini. Begitu kasus itu

diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup lebih aman dan

produk itu segera kembali menjadi pemimpin pasar (market leader) di Amerika

Serikat.

Secara jangka panjang, filosofi J&J yang meletakkan keselamatan konsumen

di atas kepentingan perusahaan berbuah keuntungan lebih besar kepada

perusahaan. Doug Lennick dan Fred Kiel, 2005 (dalam Itpin, 2006) penulis buku

Moral Intelligence, berargumen bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki

pemimpin yang menerapkan standar etika dan moral yang tinggi terbukti lebih

sukses dalam jangka panjang. Hal sama juga dikemukakan miliuner Jon M

Huntsman, 2005 (dalam Itpin, 2006) dalam buku Winners Never Cheat. Dikatakan,

kunci utama kesuksesan adalah reputasinya sebagai pengusaha yang

memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Berkaca pada beberapa

contoh kasus itu, sudah saatnya kita merenungkan kembali cara pandang lama yang

melihat etika dan bisnis sebagai dua hal berbeda. Memang beretika dalam bisnis

tidak akan memberi keuntungan segera. Karena itu, para pengusaha dan praktisi

bisnis harus belajar untuk berpikir jangka panjang. Peran masyarakat, terutama

melalui pemerintah, badan-badan pengawasan, LSM, media, dan konsumen yang

kritis amat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan etika bisnis berbagai

perusahaan di Indonesia.

Sebuah studi selama dua tahun yang dilakukan The Performance Group,

sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical

Industries, Deutsche Bank, Electrolux, dan Gerling, menemukan bahwa

pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan environmental

compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak

profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan

investasi. Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300

perusahaan besar yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang

berlandaskan pada kode etik akan meningkatkan market value added sampai duatiga

kali daripada perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa. Bukti lain,

seperti riset yang dilakukan oleh DePaul University di tahun 1997 menemukan

bahwa perusahaan yang merumuskan komitmen korporat mereka dalam

menjalankan prinsip-prinsip etika memiliki kinerja finansial (berdasar penjualan

tahunan/revenue) yang lebih bagus dari perusahaan lain yang tidak melakukan hal

serupa (lihat Iman, 2006).

Praktik Bisnis Masih Abaikan Etika

Rukmana (2004) menilai praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih

cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan kerapkali diwarnai praktik-praktik

bisnis tidak terpuji atau moral hazard. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin

meluas di masyarakat yang sebelumnya hanya di tingkat pusat dan sekarang meluas

sampai ke daerah-daerah, dan meminjam istilah guru bangsa yakni Gus Dur,

korupsi yang sebelumnya di bawah meja, sekarang sampai ke meja-mejanya

dikorupsi adalah bentuk moral hazard di kalangan ekit politik dan elit birokrasi. Hal ini

mengindikasikan bahwa di sebagian masyarakat kita telah terjadi krisis moral dengan

menghalalkan segala mecam cara untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu

memperkaya diri sendiri maupun tujuan kelompok untuk eksistensi keberlanjutan

kelompok. Terapi ini semua adalah pemahaman, implementasi dan investasi etika

dan nilai-nilai moral bagi para pelaku bisnis dan para elit politik.

Dalam kaitan dengan etika bisnis, terutama bisnis berbasis syariah,

pemahaman para pelaku usaha terhadap ekonomi syariah selama ini masih

cenderung pada sisi "emosional" saja dan terkadang mengkesampingkan konteks

bisnis itu sendiri. Padahal segmen pasar dari ekonomi syariah cukup luas, baik itu

untuk usaha perbankan maupun asuransi syariah. Dicontohkan, segmen pasar

konvensional, meski tidak "mengenal" sistem syariah, namun potensinya cukup

tinggi. Mengenai implementasi etika bisnis tersebut, Rukmana mengakui beberapa

pelaku usaha memang sudah ada yang mampu menerapkan etika bisnis tersebut.

Namun, karena pemahaman dari masing-masing pelaku usaha mengenai etika

bisnis berbeda-beda selama ini, maka implementasinyapun berbeda pula,

Keberadaan etika dan moral pada diri seseorang atau sekelompok orang

sangat tergantung pada kualitas sistem kemasyarakatan yang melingkupinya.

Walaupun seseorang atau sekelompok orang dapat mencoba mengendalikan

kualitas etika dan moral mereka, tetapi sebagai sebuah variabel yang sangat rentan

terhadap pengaruh kualitas sistem kemasyarakatan, kualitas etika dan moral

seseorang atau sekelompok orang sewaktu-waktu dapat berubah. Baswir (2004)

berpendapat bahwa pembicaraan mengenai etika dan moral bisnis sesungguhnya

tidak terlalu relevan bagi Indonesia. Jangankan masalah etika dan moral, masalah

tertib hukum pun masih belum banyak mendapat perhatian. Sebaliknya, justru

sangat lumrah di negeri ini untuk menyimpulkan bahwa berbisnis sama artinya

dengan menyiasati hukum. Akibatnya, para pebisnis di Indonesia tidak dapat lagi

membedakan antara batas wilayah etika dan moral dengan wilayah hukum. Wilayah

etika dan moral adalah sebuah wilayah pertanggungjawaban pribadi. Sedangkan

wilayah hukum adalah wilayah benar dan salah yang harus dipertanggungjawabkan

di depan pengadilan. Akan tetapi memang itulah kesalahan kedua dalam memahami

masalah etika dan moral di Indonesia. Pencampuradukan antara wilayah etika dan

moral dengan wilayah hukum seringkali menyebabkan kebanyakan orang Indonesia

tidak bisa membedakan antara perbuatan yang semata-mata tidak sejalan dengan

kaidah-kaidah etik dan moral, dengan perbuatan yang masuk kategori perbuatan

melanggar hukum. Sebagai misal, sama sekali tidak dapat dibenarkan bila masalah

korupsi masih didekati dari sudut etika dan moral. Karena masalah korupsi sudah

jelas dasar hukumnya, maka masalah itu haruslah didekati secara hukum. Demikian

halnya dengan masalah penggelapan pajak, pencemaran lingkungan, dan

pelanggaran hak asasi manusia.

BERBISNIS DENGAN ETIKA

Epistemologi Etika Bisnis

Menurut Kamus Inggris Indonesia Oleh Echols and Shadily (1992: 219),

Moral = moral, akhlak, susila (su=baik, sila=dasar, susila=dasar-dasar kebaikan);

Moralitas = kesusilaan; Sedangkan Etik (Ethics) = etika, tata susila. Sedangkan

secara etika (ethical) diartikan pantas, layak, beradab, susila. Jadi kata moral dan

etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya

memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang

memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki

etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawan memiliki moral yang baik.

Uno (2004) membedakan pengertian etika dengan etiket. Etiket (sopan

santun) berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang

baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti

falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya,

susila, dan agama.

Jika kata etika dikaitkan dengan kata bisnis akan menjadi Etika Binis

(business ethics). Steade et al (1984: 701) dalam bukunya ”Business, Its Natura and

Environment An Introduction” memberi batasan yakni, ”business ethics is ethical

standards that concern both the ends and means of business decision making”.

Definisi etika bisnis menurut Business & Society - Ethics and Stakeholder

Management (Caroll & Buchholtz, ?: dalam Iman, 2006):

Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and

obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values.

Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which

relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is

concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a

business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted

today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and

equity.

Sim (2003) dalam bukunya Ethics and Corporate Social Responsibility - Why

Giants Fall, menyebutkan:

Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning

character or custom. This definition is germane to effective leadership in

organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and

consistent values in service to the public.

Jadi, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu:

• Ethics: Is the discipline that deals with what is good and bad and with moral

duty and obligation, can also be regarded as a set of moral principles or

values.

• Ethical behavior: Is that which isaccepted as morally “good” and “right” as

opposed to “bad” or “wrong” in a particular setting.

• Morality: A system or doctrine of moral conduct which refers to principles of

right and wrong in behavior.

Etika bisnis sendiri terbagi dalam:

• Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral

system of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop,

and justify basic moral principles that are intended to guide behavior, actions,

and decisions (DeGeorge, 2002)

• Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying

the morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts

different moral codes, systems, practices, beliefs, and values (Bunchholtz and

Rosenthal, 1998).

Memang diakui oleh Steade et al. (1984: 584) bahwa menunjuk sesuatu

secara tepat yang merupakan perilaku bisnis secara etik bukanlah suatu tugas

gampang. Dalam hal ini, beberapa penduduk menyamakan perilaku secara etik

(ethical behavior) dengan perilaku legal (legal behavior) – yaitu, jika suatu tindakan

adalah legal (syah), mereka harus dapat diterima. Kebanyakan penduduk, termasuk

manajer, mengakui bahwa batas-batas legal pada bisnis harus dipatuhi. Namun,

mereka melihat batas-batas legal ini sebagai suatu titik pemberangkatan untuk

perilaku bisnis dan tindakan manajerial. Secara nyata, perilaku bisnis beretika

merefleksikan hukum ditambah tindakan etika masyarakat, moral (kesusilaan), dan

nilia-nilai seperti digambarkan pada Gambar 1. Pada gilirannya formulasi hukum

mengikuti suatu tindak-tanduk etika masyarakat dan hasilnya secara per lahan

muncul dua, yaitu adanya suatu hubungan ”give-and take” antara apa yang ”legal”

dan apa yang ”cara etik”.

= +

Gambar 1

Elemen-Elemen Perilaku Bisnis Beretika

[Sumber: Steade et al. (1984: 584)]

Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan ”kebaikan

(rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari kelakuan manusia. Kata etik juga

berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti

etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional (advokat, akuntan) dan lain-lain. Disni

ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis. Dalam

pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari

perilaku yang diterima masyarakat sebagai ”baik (good) atau buruk (bad)”. Catatan

tanda kutip pada kata-kata baik dan buruk, yang berarti menekankan bahwa

penentuan baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah. Akhirnya,

keputusan bahwa manajer membuat tentang pertanyaan yang bekaitan dengan etika

adalah keputusan secara individual, yang menimbulkan konskuensi. Keputusan ini

merefleksikan banyak faktor, termasuk moral dan nilai-nilai individu dan masyarakat.

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang

tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis

sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan.

Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen

lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun

badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain

(Dalimunthe, 2004).

Etika dan moral (moralitas) sering digunakan secara bergantian dan

dipertukarkan karena memiliki arti yang mirip. Ini mungkin karena kata Greek ethos

SOCIAL

ACCEPTABLE

OR

“ETHICAL”

BUSINESS

BEHAVIOR

LEGAL

BEHAVIOR

BEHAVIOR

GOVERNED BY

SOCIETAL:

• VALUES

• MORALS

• ETHICS

(WHICH ARE

RESUMED ALSO

TO BE LEGAL)

dari mana ”ethics” berasal dan kata latin mores dari mana ”morals” diturunkan

keduanya artinya kebiasaan (habit) atau custom (adat). Namun moral (morals)

berbeda dari etika (ethics), yang mana di dalam moralitas terkandung suatu elemenelemen

normatif yang tidak dapat dielakkan/dihindari (inevitable normative

elements). Dengan demikian, moral berhubungan dengan pembicaraan tidak hanya

apa yang dikerjakan, tapi juga apa masyarakat seharusnya dikerjakan dan

dipercaya. Elemen-elemen normatif ini, atau ”keharusan (oughtness)”, konflik

dengan aspek-aspek perubahan etika bisnis.

Nilai-nilai (values) adalah standar kultural dari perilaku yang diputuskan

sebagai petunjuk bagi pelaku bisnis dalam mencapai dan mengejar tujuan. Dengan

demikian, pelaku bisnis menggunakan nilai-nilai dalam pembuatan keputusan secara

etik apakah mereka menyadarinya atau tidak. Semakin lama, manajer bisnis

ditantang meningkatkan sensitivitas mereka terhadap permasalahan etika. Mereka

menekankan pada evaluasi secara kritis prioritas nilai-nilai mereka untuk melihat

bagaimana ini pantas dengan realitas dan harapan organisasi dan masyarakat.

Etika Bisnis: Suatu Kerangka Global

Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori

yaitu: Suap (Bribery), Paksaan (Coercion), Penipuan (Deception), Pencurian (Theft),

Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination)(lihat Nofielman, ?), yang masingmasing

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suap (Bribery), adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau

meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang

pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk

memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. 'Pembelian' itu dapat

dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun

'pembayaran kembali' setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala tidak

mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan callgirls dapat dengan mudah

dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift) tidak selalu dapat

disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons yang diharapkan oleh

pemberi hadiah.

2. Paksaan (Coercion), adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau

dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman

untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri

terhadap seorang individu.

3. Penipuan (Deception), adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang

disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.

4. Pencurian (Theft), adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan

hak kita atau mengambil property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Properti tersebut dapat berupa property fisik atau konseptual.

5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination), adalah perlakuan tidak adil

atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis

kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan

semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara

mereka yang 'disukai' dan tidak.

Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar

tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh?.

Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara.

Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan.

Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian

akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia

bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari

semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan

masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan

suap merupakan

segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang

ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa

dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik

etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat

dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat

bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat

interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai

negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini

telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera

dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha

terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi.

10

Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu

kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang

tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum

mendapatkan perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya

menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya

pelanggaran terhadap upah buruh. Hal lni menyebabkan beberapa produk nasional

terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan

yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak

memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga.

Perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam

sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik

lingkup makro maupun mikro, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market

system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam

mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system

untuk dapat efektif, yaitu: (a) Hak memiliki dan mengelola properti swasta; (b)

Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa; dan (c) Ketersediaan

informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa Jika salah satu subsistem

dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan

mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara

makro.

Pengaruh dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro :

a. Penyogokan atau suap. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan

memilih dengan cara mempengaruhi pengambil keputusan.

b. Coercive act. Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan

ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis.

c. Deceptive information

d. Pecurian dan penggelapan

e. Unfair discrimination.

2. Perspektif Bisnis Mikro. Dalam Iingkup ini perilaku etik identik dengan

kepercayaan atau trust. Dalam Iingkup mikro terdapat rantai relasi di mana supplier,

perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan

berpengaruh pada Iingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu

menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga

dengan baik.

Standar moral merupakan tolok ukur etika bisnis. Dimensi etik merupakan

dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis cenderung berfokus pada

etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai

acuan dimensi etik dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Prinsip konsekuensi

(Principle of Consequentialist) adalah konsep etika yang berfokus pada konsekuensi

pengambilan keputusan. Artinya keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan

konsekuensi (dampak) keputusan tersebut; (2) Prinsip tidak konsekuensi (Principle

of Nonconsequentialist) adalah terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan

sebagai petunjuk/panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan

bukan akibat, antara lain: (a) Prinsip Hak, yaitu menjamin hak asasi manusia yang

berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain; (b)

Prinsip Keadilan, yaitu keadilan yang biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran,

dan kesamaan.

Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) Keadilan

distributive, yaitu keadilan yang sifatnya menyeimbangkan alokasi benefit dan

beban antar anggota kelompok sesuai dengan kontribusi tenaga dan pikirannya

terhadap benefit. Benefit terdiri dari pendapatan, pekerjaan, kesejahteraan,

pendidikan dan waktu luang. Beban terdiri dari tugas kerja, pajak dan kewajiban

social; (2) Keadilan retributive, yaitu keadilan yang terkait dengan retribution (ganti

rugi) dan hukuman atas kesalahan tindakan. Seseorang bertanggungjawab atas

konsekuensi negatif atas tindakan yang dilakukan kecuali tindakan tersebut

dilakukan atas paksaan pihak lain; dan (3) Keadilan kompensatoris, yaitu keadilan

yang terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi yang

diterima dapat berupa perlakuan medis, pelayanan dan barang penebus kerugian.

Masalah terjadi apabila kompensasi tidak dapat menebus kerugian, misalnya

kehilangan nyawa manusia.

Apabila moral merupakan suatu pendorong orang untuk melakukan kebaikan,

maka etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan

secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan

mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan

bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu

kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya

kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan

dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang

yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Tentu

dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang

transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun

bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara

pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait

yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya moral dan etika, jelas apa yang

disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas

untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya

kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat

global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam

perekonomian.

Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Diri

Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masingmasing

untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan

main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut.

Walau keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi

penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah

etika bisnis yang "etik".

2. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan

hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih

kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis

untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand

harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak

memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi,

dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan

memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung

jawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya,

terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dll.

3. Mempertahankan Jati Diri

Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh

pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha

menciptakan etika bisnis. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti

perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus

dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak

kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

4. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan

kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya

harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah

kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu

memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam

menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia

bisnis tersebut.

5. Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan"

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat

sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa datang.

Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan

keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan

dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk

memperoleh keuntungan besar.

6. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan

Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak

akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk

permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan

nama bangsa dan negara.

7. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar

Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit

(sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan

"katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah.

Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi" serta memberikan "komisi"

kepada pihak yang terkait.

8. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha

Untu menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada sikap saling

percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha

lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan

pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu

hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan

kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia

bisnis.

9. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana

apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut.

Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada

"oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan

"kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan

"gugur" satu semi satu.

10. Memelihara Kesepakatan

Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa

Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan

etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan

suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

11. Menuangkan ke dalam Hukum Positif

Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang

menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian

hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah.

Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah

dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya

perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. Dengan adanya moral dan etika dalam

dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang

itu akan dapat diatasi.

Ahli pemberdayaan kepribadian Uno (2004) menjelaskan bahwa

mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang

sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling

menghormati. Etiket berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap

menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi.

Itu berupa senyum -- sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih, tidak

menyalahgunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri,

toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dengan kata lain, etiket bisnis

itu memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai,

meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan.

Sedangkan berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum

mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial,

hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum

mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan

beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya,

pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia

dikatakan tidak etis dan tidak bermoral. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol

diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan

toleransi.

Tiga Prinsip Universal

Kasus yang paling gampang adalah Enron, sebuah perusahaan enerji yang

sangat bagus. Sebagai salah satu perusahaan yang menikmati booming industri

energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplai energi ke pangsa pasar yang

begitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil

menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Kalau dilihat

dari siklus bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring

booming industri energi, Enron memosisikan dirinya sebagai energy merchants:

membeli natural gas dengan harga murah, kemudian dikonversi dalam energi listrik,

lalu dijual dengan mengambil profit yang lumayan dari markup sale of power atau

biasa disebut “spark spread“.

Sebagai sebuah entitas bisnis, Enron pada awalnya adalah anggota pasar

yang baik, mengikuti peraturan yang ada di pasar dengan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, Enron meninggalkan prestasi dan reputasi baik tersebut. Sebagai

perusahaan Amerika terbesar kedelapan, Enron kemudian tersungkur kolaps pada

tahun 2001. Tepat satu tahun setelah California energy crisis. Seleksi alam akhirnya

berlaku. Perusahaan yang bagus akan mendapat reward, sementara yang buruk

akan mendapat punishment. Termasuk juga pihak-pihak yang mendukung

tercapainya hal tersebut — dalam hal ini Arthur Andersen.

Bisa saja kita menipu seseorang, tetapi tak akan mungkin selamanya menipu,

kan? Apa enaknya hidup penuh tipu-tipu yang tidak akan pernah menentramkan

batin. Kasus Enron membuktikan bahwa pelaku bisnis yang curang akan menunggu

waktu saja masuk jurang, sedangkan yang jujur tidak akan pernah hancur dan

menunggu waktu saja untuk mujur. Hal ini dijastifikasi oleh hukum besi yang tidak

bisa dielakkan oleh siapan karena menyangkut nasib manusia, termasuk pelakupelaku

bisnis kotor atau tidak beretika yang penuh tipu-tipu yaitu, ”Hukum Sebab-

Akibat”, ”Aksi-Reaksi”, dan ”Menabur-Menuai” adalah kebenaran sepanjang zaman,

prinsip universal yang telah ada sejak awal sejarah. Dalam Agama Hindu

rangkuman ketiga hukum besi ini tidak lain adalah ”Karma- Pahala”, di mana Karma

= Sebab, Aksi, Menabur, dan Pahala = Akibat, Reaksi, Menuai. Artinya, apapun yang

diperbuat oleh seseorang, kelak itulah yang Dia petik. Jika seseorang berbuat jahat

terhadap orang lain, maka hasil kejahatan yang akan mereka nikmati, sebaliknya jika

perbuatan baik mereka taburkan maka hasil perbuatan baik yang akan mereka tuai

atau hasilkan.

P E N U T U P

1. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan ”kebaikan

(rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari perilaku manusia. Dalam pengertian

ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku

yang diterima masyarakat sebagai ”baik (good” atau buruk (bad)”. Sedangkan

Penentuan baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah.

2. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan

manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan

mengoperasikan bisnis yang etik.

3. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda sudah saatnya dirubah

menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika

dengan laba. Justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang

baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive advantage

yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai

sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond. 2004. Etika Bisnis. Dalam Kompas Senin, 08 Maret 2004.

Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Buchholtz, R.A and S. B. Rosenthal. 1998. Business Ethics. Upper Saddle River,

N.J.: Prentice Hall.

Dalimunthe, Rita F. 2004. Etika Bisnis. Dalam Website Google: Etika Bisnis dan

Pengembangan Iptek.

DeGeorge, R. 2002. Business Ethics. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 5 th

Ed.

Echols, John M and Shadily, Hasan. 1992. Kamus Inggris Indonesia. Penerbit PT

Gramedia, Jakarta.

Hatta, Mohammad. 1960. Pengantar ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan. PT.

Pembangunan Djakarta. 31 Hal.

It Pin. 2006. Etika dan Bisnis. Dalam Kompas, Jumat 30 Juni 2006.

Mulkhan, Abdul Munir. 2005. Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kiai

Ahmad Dahlan. Dalam Kompas 1 Oktober 2005. Penerbit PT Gramedia,

Jakarta.

Nofie, lman, Nofie ?, Pengantar Etika Bisnis. Dalam Website Google: Etika Bisnis

dan Pengembangan Iptek.

Nofie, Iman. 2006. Etika Bisnis dan Bisnis Beretika. Dalam Website Google: Etika

Bisnis dan Pengembangan Iptek.

Rukmana. 2004. Etika Bisnis dalam Prinsip Ekonomi Syariah. Makalah Disajikan

pada Seminar “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam” yang Diselenggarakan

oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung, sabtu 6 Maret

2004.

Sims, R. 2003. Ethics and Corporate Social Responsibility - Why Giants Fall. C.T.

Greenwood Press.

Steade, Richard D.; Lowry James R., and Gloss, Raymond E. 1984. BUSINESS, Its

Nature and Environment An Introduction. South-Western Publishing Co,

Cincinnati-Palo Alto, California.729 p.

Sularto, St. 2002. Pengembangan Iptek tidak Bisa Liar. Dalam Kompas, Minggu 21

April 2002. Penerbit Pt Gramedia, Jakarta.

Suria Sumantri, Yuyun. 2005. Pengantar Filsafat Ilmu. Penerbit PT Sinar Harapan,

Jakarta.

Uno, Mien R. 2004. Jangan Bernapas dalam Lumpur. Dalam Website Google: Etika

Bisnis dan Pengembangan Iptek.