ETIKA DALAM BISNIS

ETIKA DALAM BISNIS

Permasalahan Etika dalam Bisnis

Beberapa hari terakhir ada dua berita yang mempertanyakan apakah etika

dan bisnis berasal dari dua dunia berlainan. Pertama, melubernya lumpur dan gas

panas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas.

Kedua, obat antinyamuk HIT yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya

yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Dalam kasus Lapindo, bencana

memaksa penduduk harus ke rumah sakit. Perusahaan pun terkesan lebih

mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan

sosial yang ditimbulkan. Pada kasus HIT, meski perusahaan pembuat sudah

meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu

klise. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker itu terkesan

tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran.

Atas kasus-kasus itu, kedua perusahaan terkesan melarikan diri dari tanggung

jawab. Sebelumnya, kita semua dikejutkan dengan pemakaian formalin pada

pembuatan tahu dan pengawetan ikan laut serta pembuatan terasi dengan bahan

yang sudah berbelatung.

Dari kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, bagaimana perusahaan

bersedia melakukan apa saja demi laba. Wajar bila ada kesimpulan, dalam bisnis,

satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang

saham. Harus diakui, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan

maksimal bagi shareholders. Fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek

dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan

keuntungan. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi

faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis.

Namun, belakangan beberapa akademisi dan praktisi bisnis melihat

adanya hubungan sinergis antara etika dan laba. Menurut mereka, justru di era

kompetisi yang ketat ini, reputasi baik merupakan sebuah competitive advantage

yang sulit ditiru. Salah satu kasus yang sering dijadikan acuan adalah bagaimana

Johnson & Johnson (J&J) menangani kasus keracunan Tylenol tahun 1982. Pada

kasus itu, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi

Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun

sianida. Meski penyelidikan masih dilakukan guna mengetahui pihak yang

bertanggung jawab, J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan

mengumumkan agar konsumen berhenti mengonsumsi produk itu hingga

pengumuman lebih lanjut. J&J bekerja sama dengan polisi, FBI, dan FDA (BPOMnya

Amerika Serikat) menyelidiki kasus itu. Hasilnya membuktikan, keracunan itu

disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol Tylenol. Biaya

yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu lebih dari 100 juta dollar AS. Namun, karena

kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan itu berhasil

membangun reputasi bagus yang masih dipercaya hingga kini. Begitu kasus itu

diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup lebih aman dan

produk itu segera kembali menjadi pemimpin pasar (market leader) di Amerika

Serikat.

Secara jangka panjang, filosofi J&J yang meletakkan keselamatan konsumen

di atas kepentingan perusahaan berbuah keuntungan lebih besar kepada

perusahaan. Doug Lennick dan Fred Kiel, 2005 (dalam Itpin, 2006) penulis buku

Moral Intelligence, berargumen bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki

pemimpin yang menerapkan standar etika dan moral yang tinggi terbukti lebih

sukses dalam jangka panjang. Hal sama juga dikemukakan miliuner Jon M

Huntsman, 2005 (dalam Itpin, 2006) dalam buku Winners Never Cheat. Dikatakan,

kunci utama kesuksesan adalah reputasinya sebagai pengusaha yang

memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Berkaca pada beberapa

contoh kasus itu, sudah saatnya kita merenungkan kembali cara pandang lama yang

melihat etika dan bisnis sebagai dua hal berbeda. Memang beretika dalam bisnis

tidak akan memberi keuntungan segera. Karena itu, para pengusaha dan praktisi

bisnis harus belajar untuk berpikir jangka panjang. Peran masyarakat, terutama

melalui pemerintah, badan-badan pengawasan, LSM, media, dan konsumen yang

kritis amat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan etika bisnis berbagai

perusahaan di Indonesia.

Sebuah studi selama dua tahun yang dilakukan The Performance Group,

sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical

Industries, Deutsche Bank, Electrolux, dan Gerling, menemukan bahwa

pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan environmental

compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak

profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan

investasi. Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300

perusahaan besar yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang

berlandaskan pada kode etik akan meningkatkan market value added sampai duatiga

kali daripada perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa. Bukti lain,

seperti riset yang dilakukan oleh DePaul University di tahun 1997 menemukan

bahwa perusahaan yang merumuskan komitmen korporat mereka dalam

menjalankan prinsip-prinsip etika memiliki kinerja finansial (berdasar penjualan

tahunan/revenue) yang lebih bagus dari perusahaan lain yang tidak melakukan hal

serupa (lihat Iman, 2006).

Praktik Bisnis Masih Abaikan Etika

Rukmana (2004) menilai praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih

cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan kerapkali diwarnai praktik-praktik

bisnis tidak terpuji atau moral hazard. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin

meluas di masyarakat yang sebelumnya hanya di tingkat pusat dan sekarang meluas

sampai ke daerah-daerah, dan meminjam istilah guru bangsa yakni Gus Dur,

korupsi yang sebelumnya di bawah meja, sekarang sampai ke meja-mejanya

dikorupsi adalah bentuk moral hazard di kalangan ekit politik dan elit birokrasi. Hal ini

mengindikasikan bahwa di sebagian masyarakat kita telah terjadi krisis moral dengan

menghalalkan segala mecam cara untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu

memperkaya diri sendiri maupun tujuan kelompok untuk eksistensi keberlanjutan

kelompok. Terapi ini semua adalah pemahaman, implementasi dan investasi etika

dan nilai-nilai moral bagi para pelaku bisnis dan para elit politik.

Dalam kaitan dengan etika bisnis, terutama bisnis berbasis syariah,

pemahaman para pelaku usaha terhadap ekonomi syariah selama ini masih

cenderung pada sisi "emosional" saja dan terkadang mengkesampingkan konteks

bisnis itu sendiri. Padahal segmen pasar dari ekonomi syariah cukup luas, baik itu

untuk usaha perbankan maupun asuransi syariah. Dicontohkan, segmen pasar

konvensional, meski tidak "mengenal" sistem syariah, namun potensinya cukup

tinggi. Mengenai implementasi etika bisnis tersebut, Rukmana mengakui beberapa

pelaku usaha memang sudah ada yang mampu menerapkan etika bisnis tersebut.

Namun, karena pemahaman dari masing-masing pelaku usaha mengenai etika

bisnis berbeda-beda selama ini, maka implementasinyapun berbeda pula,

Keberadaan etika dan moral pada diri seseorang atau sekelompok orang

sangat tergantung pada kualitas sistem kemasyarakatan yang melingkupinya.

Walaupun seseorang atau sekelompok orang dapat mencoba mengendalikan

kualitas etika dan moral mereka, tetapi sebagai sebuah variabel yang sangat rentan

terhadap pengaruh kualitas sistem kemasyarakatan, kualitas etika dan moral

seseorang atau sekelompok orang sewaktu-waktu dapat berubah. Baswir (2004)

berpendapat bahwa pembicaraan mengenai etika dan moral bisnis sesungguhnya

tidak terlalu relevan bagi Indonesia. Jangankan masalah etika dan moral, masalah

tertib hukum pun masih belum banyak mendapat perhatian. Sebaliknya, justru

sangat lumrah di negeri ini untuk menyimpulkan bahwa berbisnis sama artinya

dengan menyiasati hukum. Akibatnya, para pebisnis di Indonesia tidak dapat lagi

membedakan antara batas wilayah etika dan moral dengan wilayah hukum. Wilayah

etika dan moral adalah sebuah wilayah pertanggungjawaban pribadi. Sedangkan

wilayah hukum adalah wilayah benar dan salah yang harus dipertanggungjawabkan

di depan pengadilan. Akan tetapi memang itulah kesalahan kedua dalam memahami

masalah etika dan moral di Indonesia. Pencampuradukan antara wilayah etika dan

moral dengan wilayah hukum seringkali menyebabkan kebanyakan orang Indonesia

tidak bisa membedakan antara perbuatan yang semata-mata tidak sejalan dengan

kaidah-kaidah etik dan moral, dengan perbuatan yang masuk kategori perbuatan

melanggar hukum. Sebagai misal, sama sekali tidak dapat dibenarkan bila masalah

korupsi masih didekati dari sudut etika dan moral. Karena masalah korupsi sudah

jelas dasar hukumnya, maka masalah itu haruslah didekati secara hukum. Demikian

halnya dengan masalah penggelapan pajak, pencemaran lingkungan, dan

pelanggaran hak asasi manusia.

BERBISNIS DENGAN ETIKA

Epistemologi Etika Bisnis

Menurut Kamus Inggris Indonesia Oleh Echols and Shadily (1992: 219),

Moral = moral, akhlak, susila (su=baik, sila=dasar, susila=dasar-dasar kebaikan);

Moralitas = kesusilaan; Sedangkan Etik (Ethics) = etika, tata susila. Sedangkan

secara etika (ethical) diartikan pantas, layak, beradab, susila. Jadi kata moral dan

etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya

memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang

memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki

etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawan memiliki moral yang baik.

Uno (2004) membedakan pengertian etika dengan etiket. Etiket (sopan

santun) berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang

baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti

falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya,

susila, dan agama.

Jika kata etika dikaitkan dengan kata bisnis akan menjadi Etika Binis

(business ethics). Steade et al (1984: 701) dalam bukunya ”Business, Its Natura and

Environment An Introduction” memberi batasan yakni, ”business ethics is ethical

standards that concern both the ends and means of business decision making”.

Definisi etika bisnis menurut Business & Society - Ethics and Stakeholder

Management (Caroll & Buchholtz, ?: dalam Iman, 2006):

Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and

obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values.

Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which

relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is

concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a

business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted

today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and

equity.

Sim (2003) dalam bukunya Ethics and Corporate Social Responsibility - Why

Giants Fall, menyebutkan:

Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning

character or custom. This definition is germane to effective leadership in

organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and

consistent values in service to the public.

Jadi, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu:

• Ethics: Is the discipline that deals with what is good and bad and with moral

duty and obligation, can also be regarded as a set of moral principles or

values.

• Ethical behavior: Is that which isaccepted as morally “good” and “right” as

opposed to “bad” or “wrong” in a particular setting.

• Morality: A system or doctrine of moral conduct which refers to principles of

right and wrong in behavior.

Etika bisnis sendiri terbagi dalam:

• Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral

system of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop,

and justify basic moral principles that are intended to guide behavior, actions,

and decisions (DeGeorge, 2002)

• Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying

the morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts

different moral codes, systems, practices, beliefs, and values (Bunchholtz and

Rosenthal, 1998).